Apatisme Politik dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil pada PEMILUKADA di Kepulauan Nias

Pada tanggal 21 Juli 2010, Forum Peduli Tanö Niha (FORNIHA) mengadakan Diskusi Tematis dengan Tema : ”Meretas Apatisme Politik dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Agenda PEMILUKADA di Nias dan di Daerah Otonom Baru ”.

Kegiatan Diskusi ini berlangsung secara dialogis dan difasilitasi secara langsung oleh FORNIHA dengan dihadiri oleh Pejabat Publik terkait yang berkompeten langsung dengan pelaksanaan PEMILUKADA yakni salah satu anggota KPU SUMUT, Ir.Turunan Gulo, M.Si. Pertemuan dimediasi oleh Direktur Eksekutif FORNIHA One Men Halawa.  Turut hadir dalam acara diskusi tematis tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Nias, Ofredi Harefa  dan Abineri Gulo, S.Th serta Mantan Anggota KPU Kabupaten Nias Emanuel Zebua.

Diskusi Tematis secara khsususnya dalam menyikapi PEMILU KADA menghasilkan point-point penting sebagai rekomendasi bersama untuk didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama dan sesegera mungkin sangat perlu untuk ditindaklanjuti.

Peserta Diskusi Tematis ini antara lain para Staf FORNIHA, Lembaga anggota FORNIHA dan beberapa pengambil kebijakan di ranah publik di Kabupaten Nias.

Sekilas Mengenai Pemilukada dan Quo Vadis LSM/OMS Dalam Mengambil Perannya

Sesuai dengan hasil perencanaan strategis FORNIHA yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2009, terdapat 4 fokus kegiatan utama FORNIHA yakni Capacity Building, Advokasi, Kesetaraan Gender dan  Networking. Salah satu dari fokus utama program FORNIHA tersebut adalah mendorong  pelaksanaan  agenda advokasi,  guna meningkatkan kesadaran kritis masyarakat di kepulauan Nias. Seiring dengan itu, tinggal dalam hitungan bulan, Agenda PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang pada  hakikatnya  adalah  proses demokratisasi  di tingkat daerah Kabupaten/ Kota telah  merebut perhatian Publik. PEMILU KADA apakah menjadi agenda demoscratein ( kekuasaan ditangan rakyat) yang diletakkan pada proses partisipatif  rakyat yang dibangun atas dasar kesadaran berpartisipasi ataukah menjadi agenda prosedural politik semata  ?

Tidak dipungkiri,  Jargon PEMILU  di Indonesia yaitu  Langsung Umum Bebas dan Rahasia ( LUBER) sudah sangat melekat dalam daya ingat Kita semua.  Jargon tersebut telah menyihir bahkan  teraminkan bersama sebagai kualitas proses dan hasil (produk), dengan sedikit perdebatan terhadap proses-proses PEMILU yang pernah dilaksanakan sebelumnya di Nias.

PEMILUKADA tidak hanya akan dilaksanakan di daerah Nias dan daerah otonom baru (Nias) lainnya, namun juga dilaksanakan di setiap daerah Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia.

Daerah Nias (Kepulauan Nias) merupakan daerah pasca bencana. Ratusan Organisasi Masyarakat Sipil telah banyak terbangun   pasca bencana alam  yang telah meluluhlantahkan  kepulauan Nias  akhir Tahun 2004 dan peristiwa gempa tahun 2005. Rehabilitasi  melalui berbagai projek telah dilakukan dan diantaranya telah dapat dilihat hasilnya. Rehabilitasi Non Projek fisik terutama menyangkut mentalitas dan  kesadaran politik hampir tidak pernah dilakukan, akibatnya masyarakat masih berada pada mentalitas dan kesadaran yang masih sama dan menanggapi secara pragmatis dan sekedar ikutan (terseret) terhadap setiap perkembangan yang ada.

Realitasnya pasca bencana, terdapat ratusan  Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)  yang telah  terbangun dan  tersebar  di seluruh kepulauan Nias sebagai OMS akar rumput ; berfokus di pedesaan.  Ambil contoh saja yang diperkuat oleh FORNIHA melalui program capacity building ada 80-an kelompok yang terdiri atas 240 an orang fasilitator lokal, tersebar 60-an desa, dan di 20-an kecamatan se kepulauan Nias. Secara otomatis, baik secara individu ataupun kelompok,OMS akar rumput  yang terbangun pasca bencana  ini akan bermesraan dengan agenda PEMILU KADA. FORNIHA melihat, puluhan-ratusan kelompok-kelompok ini masih perlu diberikan pencerahan terutama mengenai Manfaat PEMILU KADA dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup  yang lebih baik.

Tidak tertutup kemungkinan, LSM-LSM besar  bahkan yang sudah lama eksis diperkancahan project sivil society juga masih gamang  jika dikaitkan dengan peran dan keterkaitan langsung PEMILU KADA dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Realitasnya sikap pesimistik telah terjadi oleh karena terdapat kepincangan yang sangat mencolok antara LAKU dan KATA  sebagaimana yang sering dikampanyekan oleh para aktor politik dalam berbagai PEMILU yang terjadi . Hal ini semakin ter-tegaskan, bahwa  dalam proses pelaksanaan agenda PEMILU NASIONAL ataupun PEMILU KADA, Para LSM Besar ini hanya bisa sebagai penonton oleh karena tidak ada akses atau barangkali terlupakan.

Oleh karenanya, FORNIHA menilai penting untuk kembali meretas kembali Jalan Lurus Demokrasi  ini agar, PEMILU KADA tidak sebatas prosedural kekuasaan semata  dengan jargon PEMILU yang L-U-B-E-R. Peran serta LSM/NGO Lokal bahkan OMS-OMS akar rumput dapat semakin tercerahkan bahkan dapat terlibat langsung dalam mengawal proses PEMILU KADA ditingkat pedesaan.

Dalam rangka itu, FORNIHA mendorong  retas-nya  berbagai kegamangan yang terjadi tersebut termasuk  sikap Apatisme Politik  yang sudah  mem-budaya diantara para pegiat sosial. Maka, melalui kegiatan diskusi dialogis yang dilaksanakan ini,   terutama dengan melibatkan para tokoh kunci,  praktisi ataupun  Panitia (Komisi Pelaksana PEMILUKADA)  yang berkompeten sebagai pembicara (Fasilitator) dapat dihasilkan suatu rekomendasi sebagai solusi untuk jalan lurus demokrasi  dalam rangka meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil guna menyambut PEMILU KADA di wilayah kepulauan Nias.(onh)